Kepala LPKA Kutoarjo Terima Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 sekaligus Penghargaan Apresiasi Satuan Kerja

PURWOREJO – Kepala LPKA Kutoarjo menghadiri Undangan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 pada hari Rabu, (7/12/2022).  Kegiatan yang berlangsung di Gedung Artha Kencana KPPN Purworejo ini sekaligus acara penyerahan penghargaan apresiasi kepada satuan kerja.

Sugiyanto selaku PPK LPKA Kutoarjo mendampingi Kepala LPKA Kutoarjo dalam acara tersebut. Turut di hadiri oleh perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (Satker) Mitra Kerja KPPN Purworejo yang ada di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

Dalam sambutannya, Yessy Silvia Maharani mengucapkan terima kasih kepada tamu yang sudah berkenan menghadiri acara siang hari ini. 
“ Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu KPA, yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, sebagai awal dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2023, yakni Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 “ ucap Yessy.

Yessy pun menjelaskan bahwa bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yaitu Pada tanggal 6 Desember 2022 telah dilakukan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 di lingkup Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Pada kesempatan ini, Yessy menyampaikan informasi terkait penyerahan DIPA TA 2023 serta pendistribusiannya ke satuan kerja yang berada di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.
“Penyerahan DIPA TA 2023 ini didistribusikan sebanyak 49 DIPA Satker, dari 9 Kementerian/Lembaga, dimana 22 satker berada di wilayah Kabupaten Purworejo, dan 27 satker berada di Kabupaten Kebumen”, ujarnya. 

Selanjutnya, Yessy juga memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja mitra kerja KPPN Purworejo, yang selama ini telah mendukung pada pencapaian penerapan zona integritas, hingga perolehan predikat wilayah bebas dari korupsi di KPPN Purworejo.

Teguh Suroso, selaku Kepala LPKA Kutoarjo sangat antusias menghadiri acara yang di selenggarakan pada siang hari ini. 
“Acara ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi instansi vertikal kementerian lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, " jelas Teguh. (SA)